JAMBI — Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Hambali, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengusut tuntas dugaan praktik percaloan dalam proses penerimaan anggota Polri Tahun 2026 di Provinsi Jambi.

Desakan tersebut disampaikan Hambali menyusul mencuatnya informasi mengenai dugaan aliran uang dari korban kepada oknum mantan pejabat Polda Jambi melalui Briptu MD dan Bripda Y.

Diketahui, saat ini keduanya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus tersebut.

Hambali menilai, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya aliran dana kepada pihak lain, termasuk mantan pejabat di lingkungan Polda Jambi, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.

“Saya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra membaca berita ada dugaan keterlibatan mantan Karo SDM Handoko dan lainnya. Oleh karena itu, kita berharap keadilan itu ada jika benar terbukti aliran dana itu ada ke atasan,” tegas Hambali, Rabu (9/9/2026).

Menurut Legislator Gerindra itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh berhenti hanya pada anggota yang memiliki pangkat atau jabatan lebih rendah.

“Kita minta hukum disamakan. Jika PTDH terhadap yang pangkat rendah, tentu lebih berat lagi kepada yang pangkat Kombes. Untuk itu kita berharap kasus ini terang benderang, diusut sampai kepada siapa pun yang menerima aliran dana ini, sehingga publik tahu. Karena ada asumsi di masyarakat polisi yang dipecat jadi tumbal,” kata Hambali.

Hambali kembali menegaskan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan dalam penanganan kasus tersebut.

“Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita berharap semua pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Selain meminta Polda Jambi melakukan pengusutan secara menyeluruh, Hambali juga mendorong Mabes Polri dan Komisi III DPR RI untuk turut mengawasi serta mendalami perkara tersebut.

“Kita berharap Mabes Polri, Komisi lll DPR RI mengusut kasus ini di Polda Jambi,” pungkasnya.

Hambali berharap pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.