Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim minta PT Pertamina transparan terkait kondisi BBM di Indonesia
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta PT Pertamina (Persero) segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Permintaan tersebut muncul setelah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari. Pernyataan itu memicu kekhawatiran di sejumlah daerah dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Menurut Rivqy, informasi yang disampaikan tanpa penjelasan komprehensif berpotensi memicu kepanikan di tengah masyarakat.
“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Situasi tersebut juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat serta gangguan distribusi energi di kawasan Selat Hormuz salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia menambah kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.
Politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan pendanaan serta fasilitas penyimpanan energi.
“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” jelasnya.
Karena itu, Rivqy menilai penting bagi Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai skema ketersediaan dan distribusi BBM di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik yang jelas dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.
