JAMBI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Hambali, melontarkan kritik keras terhadap masih maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo.

Politisi Gerindra tersebut menilai praktik tambang ilegal yang bahkan disebut berlangsung di sekitar kawasan Bandara Muaro Bungo menunjukkan lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Menurut Hambali, keberadaan PETI bukan lagi persoalan yang sulit diidentifikasi karena aktivitas tersebut telah berlangsung lama dan secara terang-terangan melanggar hukum. Oleh karena itu, ia mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penindakan.

“Yang anehnya, inikan PETI. Sudah ada aturan hukumnya, kenapa pihak penegak hukum tidak gencar ke situ. Saat ini diduga ada perlindungan, kalau memang tidak ada perlindungan tidak ada seperti itu,” tegas Hambali, Jum’at (10/7/2026).

Tokoh senior di Kabupaten Bungo tersebut mengaku telah berulang kali mendengar berbagai alasan terkait belum maksimalnya penertiban PETI, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kendala teknis di lapangan. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membiarkan aktivitas ilegal terus berlangsung.

“Beberapa periode saya di Kabupaten Bungo, banyak alasan termasuk anggaran. Padahal itu sudah menjadi kewajiban negara. Sebagai penegak hukum harusnya langsung sikat,” katanya.

Hambali juga mengingatkan bahwa dampak PETI tidak hanya merusak kawasan hutan dan lingkungan, tetapi telah mengancam kualitas sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut aliran Sungai Batanghari, Batang Bungo, hingga Batang Pelepat diduga telah tercemar akibat aktivitas pertambangan ilegal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat karena sungai-sungai tersebut selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan menjadi sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Hambali berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memberantas PETI, sejalan dengan semangat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan yang digaungkan pemerintah pusat.

“Harapan kita bersama pan Presiden Prabowo kedepannya APH benar-benar konsisten menjalankan aturan yang berlaku biar tidak terjadi kerusakan alam lebih buruk lagi,” pungkasnya.