JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Achmad Sarwani, meminta Gubernur Jambi Al Haris untuk memberikan perhatian serius terhadap pelebaran dan perbaikan Jalan Ness, jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari.

Desakan tersebut disampaikan Achmad Sarwani menyusul banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan ness dalam beberapa waktu terakhir, bahkan sejumlah kecelakaan dilaporkan merenggut korban jiwa.

Menurutnya, kondisi Jalan Ness yang memiliki bahu jalan relatif sempit, sementara intensitas kendaraan yang melintas cukup tinggi, menjadi salah satu persoalan yang harus segera mendapat penanganan pemerintah.

“Saya meminta kepada pak Gubernur untuk memprioritaskan utama jalan Ness, jangan tidak ada lagi jalan ness ini tidak terselesaikan di tahun 2027. Karena anggarannya ada,” kata Achmad Sarwani, Senin (24/8/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menilai Jalan Ness memiliki peran strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung yang banyak digunakan masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, terutama untuk mobilitas antara Muaro Jambi dan Batang Hari.

“Beberapa bulan terkahir banyak kejadian laka lantas, karena hampir seluruh kabupaten/kota memakai jalan ini,” ujarnya.

Achmad Sarwani berharap Pemerintah Provinsi Jambi tidak menunda penyelesaian persoalan infrastruktur di Jalan Ness.

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan jalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi direncanakan akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp427 miliar pada tahun 2027.

Dari rencana anggaran tersebut, Achmad Sarwani meminta Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan sekitar Rp26 miliar untuk menyelesaikan pelebaran dan perbaikan Jalan Ness.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang tersedia, pembangunan Jalan Ness seharusnya dapat menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah pada tahun mendatang.