JAMBI – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (LPG 12 kg) menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberi tekanan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Sebagai komoditas energi yang banyak digunakan rumah tangga dan pelaku usaha, lonjakan harga LPG 12 kg dikhawatirkan tidak hanya menambah beban pengeluaran, tetapi juga memicu efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa kenaikan harga LPG nonsubsidi harus disikapi secara serius dan terukur oleh pemerintah serta para pemangku kebijakan. Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan berpotensi meluas jika tidak segera diantisipasi.

“Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang juga fluktuatif,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ivan Wirata juga mengingatkan potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi. Ia menilai kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Kalau harga 12 kg semakin tinggi, sangat mungkin masyarakat beralih ke gas 3 kg. Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” tegas legislator Partai Golkar tersebut.

Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kg agar tetap tepat sasaran. Selain itu, aparat terkait diminta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik penyalahgunaan, seperti pengoplosan, yang kerap muncul akibat disparitas harga di lapangan.

Lebih lanjut, Ivan mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui operasi pasar jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.

“Kita juga minta ada transparansi kepada publik terkait alasan kenaikan harga ini. Apakah dipengaruhi harga kontrak LPG dunia seperti CP Aramco atau karena faktor distribusi dan logistik. Ini penting agar masyarakat tidak berspekulasi,” katanya.

Tak kalah penting, perlindungan terhadap pelaku UMKM juga menjadi sorotan. Ivan menilai, tanpa kebijakan yang berpihak, kenaikan harga LPG berpotensi mendorong pelaku usaha menaikkan harga produk, terutama di sektor kuliner, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi daerah.

“Pemerintah perlu memikirkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM. Jangan sampai mereka terpaksa menaikkan harga jual yang akhirnya membebani masyarakat luas,” ujar Ivan Wirata.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Provinsi Jambi menilai diperlukan pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang responsif dan berpihak pada masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika kenaikan harga energi.