JAMBI – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M Umar, secara resmi mendeklarasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berintegritas Tahun Ajaran 2026/2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Harmonis, Karo Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini, para kepala sekolah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Abdullah Sani menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan salah satu agenda pendidikan yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya.

Menurutnya, harapan orang tua, kegelisahan peserta didik, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada bagaimana proses penerimaan murid baru dijalankan.

Wagub Abdullah Sani juga menekankan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan SPMB. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan.

“Integritas berarti memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik titipan, manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Jika proses ini berjalan adil dan transparan, maka kepercayaan akan tumbuh,” katanya, Senin (8/6/2026) di SMAN 1 Muaro Jambi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi pada tahun 2025 mencapai 75,13 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 74,36 dan masuk kategori tinggi.

Selain itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia tujuh tahun meningkat dari 13,14 tahun menjadi 13,34 tahun. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas juga mengalami kenaikan dari 8,90 tahun menjadi 8,95 tahun pada 2025.

Menurut Abdullah Sani, capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Tentu pelaksanaan SPMB berintegritas ini akan menentukan peningkatan angka statistik tersebut di kemudian hari. SPMB berintegritas juga harus kita upayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tambah Wagub Abdullah Sani.

Pada kesempatan itu, Abdullah Sani mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama-sama mengawal proses penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Saya mengajak seluruh pihak, baik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, para Kepala Sekolah, hingga para pemangku kepentingan lainnya memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.