JAMBI — Rencana pembangunan irigasi di Provinsi Jambi tahun ini terancam tidak berjalan maksimal akibat konflik di Timur Tengah, sehingga memaksa pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi, Joni Rahalsyah Putra, mengungkapkan bahwa kebijakan penghematan anggaran berpotensi memangkas sejumlah paket pekerjaan, khususnya yang belum masuk tahap kontrak.

“Kita akan terjadi efisiensi karena gejolak Timur tengah, mungkin nanti ada pemotongan paket-paket yang belum kontrak dengan perjalanan dinas,” ujarnya.

Menurut Joni, hingga saat ini BWSS Vl Jambi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan program irigasi. Meski koordinasi awal telah dilakukan, proses pengusulan masih bergantung pada data dari pemerintah kabupaten/kota.

Terkait dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penangan 500.000 hektare irigasi di daerah, Joni menegaskan bahwa BWSS Vl Jambi belum dapat memastikan target yang bisa dicapai.

“Untuk Provinsi Jambi tahun lalu sampai 21.000 hektare, tahun ini belum tahu. Karena itu yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota berapa-berapanya belum tau,” tutupnya.