Bupati Kabupaten Merangin, M Syukur
JAMBI – Bupati Kabupaten Merangin, M. Syukur, melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi menyusun anggaran secara formalitas atau sekadar menyalin program tahun sebelumnya. Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus berangkat dari data dan kebutuhan riil masyarakat, dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Depati Payung, Bappeda Kabupaten Merangin, Selasa (4/3/2026).
“Menyusun perencanaan itu harus dari desa, dari dasar. Ambil masukan dari tokoh masyarakat. Kita harus menghargai pemikiran warga dusun karena banyak ide cemerlang lahir dari sana demi kemajuan daerah,” tegas Bupati Syukur.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tolok ukur sekaligus fondasi utama arah pembangunan daerah. Ia mengingatkan, kesalahan dalam tahap perencanaan akan berdampak panjang terhadap jalannya pembangunan.
“Kalau dari awal perencanaannya sudah salah, maka ke depan langkah kita akan berat,” tambahnya.
Dalam paparannya, Syukur juga mengungkap capaian pembangunan infrastruktur jalan yang menunjukkan tren positif. Jika pada 2024 panjang jalan yang dibangun hanya sekitar 8 kilometer, pada 2025 meningkat tajam menjadi 18,96 kilometer, meski di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satu target ambisius yang kini tengah diperjuangkan adalah perubahan Jalur 3 menjadi Jalur 2 yang didanai murni melalui APBN. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Namun, ia menegaskan pembangunan fisik saja tidak cukup. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Bupati Syukur menyoroti pentingnya keteladanan dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas. Ia bahkan menyinggung kehadiran dirinya, Wakil Bupati, dan tokoh agama yang selalu tepat waktu dalam berbagai agenda resmi.
“Kalau tidak mau disiplin, sulit bagi kita untuk membangun. Saya, Pak Wabup, dan tokoh agama sudah hadir tepat waktu. Mari kita sebagai ASN selalu menjaga kedisiplinan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah tegas Satpol PP yang berhasil menertibkan kawasan belakang Kodim dari berbagai penyakit masyarakat. Upaya tersebut dinilai sebagai bagian dari menciptakan ketertiban dan kenyamanan publik.
Menghadapi periode 2026–2027, Pemkab Merangin harus bersiap menghadapi tantangan berat berupa kontraksi anggaran hingga Rp240 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Cari uang sekarang susah. Jangan sampai anggaran yang ada tidak terserap atau salah sasaran. Prioritas kita jelas, Infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta pertanian,” jelas Syukur.
Ia menegaskan, prioritas pembangunan tetap difokuskan pada infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM dan pertanian.
Di sisi lain, ia juga menyinggung rasio jumlah pegawai yang mencapai sekitar 11.000 orang—terdiri dari PNS, PPPK, dan honorer—yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepuasan pelayanan publik.
Ke depan, setiap kepala OPD diharapkan mampu menjadi “duta perubahan” di lingkungannya, termasuk dalam hal kebersihan dan pengelolaan sampah.
“Merangin akan menuju Merangin Baru 2030. Semua tergantung pada rasa memiliki dan kemauan kita masing-masing. Jika kita mau berubah, mulailah dari perencanaan yang disusun sebaik-baiknya hari ini,” pungkasnya.
