JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Afuan Yuza Putra, secara tegas mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan program Pro Jambi Cerdas, khususnya program beasiswa yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari refleksi dirinya selama dua tahun menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kerinci-Sungai Penuh.

Menurut Afuan Yuza, pemerataan realisasi program pemerintah harus menjadi perhatian serius agar seluruh daerah pemilihan di Provinsi Jambi memperoleh manfaat pembangunan secara proporsional.

“Pemerataan realisasi program menjadi penting terhadap seluruh dapil se-provinsi Jambi. Kami keterwakilan kerinci sungai penuh hanya 6 orang, penting kami sampaikan agar efektifitas program Pro Jambi harusnya ditingkatkan, terutama program Pro Jambi yang manfaat penerimanya menyentuh langsung kepada masyarakat,” tegas Afuan Yuza, Jum’at (11/9/2026).

Legislator Partai Amanat Nasional itu secara khusus menyoroti terkait program Pemerintah Provinsi Jambi yakni, Pro Jambi Cerdas.

“Seperti beasiswa yang realisasinya sangat baik, hendaknya dipertahankan atau bahkan saya mendukung untuk di tingkatkan,” tambahnya.

Afuan Yuza juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi bekerja secara maksimal dalam membantu Gubernur Jambi merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kinerja OPD menjadi salah satu faktor penting dalam menjawab berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah daerah.

“Guna menjawab kritik yang ditujukan kepada Gubernur, OPD Selaku pembantu Gubernur. Kami minta bekerja dengan maksimal, jika tidak mampu silahkan mundur. Sebab jika kerja OPD maksimal, kritik tersebut bisa terjawab dengan baik,” kata Afuan Yuza.

Ia menilai kritik dan masukan yang disampaikan DPRD seharusnya menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan justru menciptakan kecemburuan antarinstansi.

“Kritik yang membangun ini juga menghindari kecemburan antar OPD yang seakan-akan tersekat oleh perlakuan TAPD yang memfinalisasi anggaran belanja yang harusnya bijak dan adil,” sebut Afuan Yuza.

Ia menegaskan, pembahasan anggaran tidak semata-mata berbicara mengenai angka, tetapi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pencapaian visi-misi kepala daerah.

“Kenapa ini kami suarakan, agar kita semua pelayan masyarakat menyadari bahwa Lillahita’alah perjuangan ini sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat jambi,” tegasnya lagi.

Selain itu, Afuan Yuza juga menyoroti perubahan postur APBD Provinsi Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2025 berada di kisaran Rp4,5 triliun. Sementara pada 2026 terjadi perubahan fundamental terhadap asumsi makro yang kemudian menjadi dasar dilakukannya perubahan APBD.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, target pendapatan mengalami kenaikan sebesar 5,77 persen. Namun, Afuan Yuza mempertanyakan apakah penyesuaian belanja dalam perubahan APBD 2026 benar-benar mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi Provinsi Jambi atau hanya sebatas perubahan administratif.

“Apakah penyesuaian belanja ini benar-benar menjawab persoalan struktural Jambi atau sekadar pergeseran administratif?” tanya Afuan Yuza.

Karena itu, ia menekankan pentingnya rekonfigurasi atau penataan ulang struktur dan postur APBD 2026 dilakukan secara tepat dan berorientasi pada hasil.

“Kami menilai rekonfigurasi/proses penataan ulang struktur dan susunan postur APBD 2026 ini hendaknya benar-benar direalisasikan agar kesejahteraan masyarakat Jambi terwujud dengan Mantap, sesuai visi misi Gubenrur dan Wakil Gubernur,” pungkasnya.