Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan
JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan penanganan ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan perbatasan Provinsi Sumatera Barat (Tapan).
Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa (22/9/2026).
Usai memimpin audiensi, Wakil Ketua ll DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas peningkatan konektivitas sekaligus mencari solusi teknis terhadap kondisi ruas jalan nasional Kota Sungai Penuh menuju perbatasan Sumatera Barat.
“Jalan nasional dari Kota Sungai Penuh ke perbatasan Sumbar saat ini dibutuhkan konektivitas terkait sosial ekonomi, kota sejarah, dan merupakan tiga pintu masuk dari Sumbar, Bengkulu, dan Kota Jambi. Saya pikir ini sangat penting yang harus kita support,” ujar Samsul Riduan.
Menurutnya, wilayah Kerinci dan Sungai Penuh memiliki sejumlah potensi yang perlu didukung dengan infrastruktur memadai. Di antaranya keberadaan gunung tertinggi di Sumatera, perkebunan teh, serta berbagai potensi wisata dan ekonomi lainnya.
“Ada gunung tertinggi di Sumatera, kebun teh terbaik, dan potensi lainnya yang harus kita support dengan membutuhkan infrastruktur yang baik,” kata Legislator PDIP itu.
Samsul Riduan menilai, jarak tempuh antardaerah menjadi salah satu alasan pentingnya peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat memangkas waktu tempuh sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Jambi. Perjuangan perlu dilakukan secara bersama-sama hingga tingkat pemerintah pusat dan DPR RI.
“Ini harus melibatkan semua pihak, bukan hanya saja pemerintah dan DPRD Provinsi. Akan tetapi, perjuangan kolektif bersama DPR RI agar perjuangan ini bisa terwujud,” tegas Samsul Riduan.
Dalam audiensi tersebut, Samsul Riduan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan untuk mengkaji sejumlah alternatif teknis pembangunan ruas jalan Sungai Penuh menuju perbatasan Sumatera Barat.
DPRD Provinsi Jambi juga akan menghitung kemungkinan pengalokasian anggaran untuk studi kelayakan tersebut melalui APBD Provinsi Jambi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BAPPERIDA dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta segera menyusun proposal pengusulan penanganan ruas jalan, termasuk opsi pembangunan flyover maupun konstruksi alternatif lainnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penanganan ruas jalan tersebut adalah keberadaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Di Kerinci itu ada TNKS yang sebelumnya sudah pernah buat DED sekitar 36 kilometer, anggaran sudah siap, tapi terkendala dengan persetujuan dari TNKS. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” ungkap Samsul Riduan.
Karena itu, DPRD Provinsi Jambi menekankan agar setiap rencana pembangunan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan kelestarian kawasan konservasi.
Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi didorong segera melakukan pembahasan secara komprehensif bersama pihak TNKS untuk mencari solusi teknis dan administratif terhadap persoalan tersebut.
DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim kerja yang melibatkan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi serta stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Kota Sungai Penuh mengagendakan audiensi langsung dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.
