JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Tenaga Kependidikan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BGTK Provinsi Jambi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kepala Bidang GTK, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola tenaga guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi berjalan lebih baik.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan seluruh tenaga pendidik, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dapat dikelola secara optimal agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat semakin maksimal.

“Kami hadir untuk memastikan tenaga guru dan tenaga pendidikan kita ini sudah bekerja dengan baik. Tentu, bagaimana konsep kami kedepannya untuk mengelola para guru-guru kita yang banyak ini mulai dari ASN, PPPK paruh waktu yang menyebar di semua daerah. Ini perlu tata kelola yang baik supaya kebutuhan orang banyak tercapai,” ujar Al Haris.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata hingga ke wilayah desa. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan diharapkan dapat ikut terlibat dalam upaya tersebut.

“Kita akui pemerintah sedang bergerak dalam dunia pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, karena semangat ini kita harus terlibat agar sampai ke desa-desa,” katanya.

Selain itu, Al Haris juga menyoroti persoalan distribusi guru yang masih belum merata. Ia mengakui bahwa masih banyak guru yang memilih mengajar di wilayah perkotaan, sementara sejumlah sekolah di daerah masih kekurangan tenaga pengajar.

“Kita akui guru kita masih banyak tersebut di Kota karena banyak yang memilih, mungkin nanti akan kita paksa ke sekolah yang butuh jam mengajar,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 600 guru di Provinsi Jambi yang belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus berupaya mengusulkan penambahan formasi kepada pemerintah pusat.

Saat ini, Pemprov Jambi tengah melakukan proses verifikasi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melengkapi pengajuan tersebut.

“Saya lagi verifikasi dengan BKD untuk pengajuan lagi paruh waktu,” pungkasnya.

Al Haris berharap melalui rapat koordinasi tersebut, tata kelola guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi ke depan dapat semakin baik, sehingga kualitas pendidikan di daerah terus meningkat.