JAMBI – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) angkat bicara terkait ketidakhadiran seluruh camat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026).

Absennya seluruh camat dari Tanjab Barat dalam agenda yang mempertemukan camat se-Provinsi Jambi tersebut sebelumnya menjadi sorotan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Johan Hendry Bororing, S.STP., mengatakan ketidakhadiran para camat bukan bentuk pengabaian terhadap agenda Pemerintah Provinsi Jambi.

Menurut Johan, persoalan tersebut terjadi akibat miskomunikasi serta kendala administratif dalam proses penyampaian informasi dan koordinasi.

“Kemungkinan sudah ada disposisi, namun di sisi lain para camat tidak memperoleh pemberitahuan terkait izin untuk mengikuti kegiatan di luar daerah. Mereka juga berpedoman pada surat edaran Bupati yang meminta kepala OPD, termasuk camat, tidak meninggalkan tempat tanpa persetujuan,” ujar Johan.

Ia menjelaskan, para camat sebelumnya berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tanjab Barat yang menginstruksikan kepala perangkat daerah, termasuk camat, untuk tidak meninggalkan daerah tanpa persetujuan dalam pelaksanaan agenda pemerintahan tertentu.

Kondisi tersebut, kata Johan, kemudian menimbulkan persoalan komunikasi internal. Informasi mengenai kehadiran dalam Rakor Camat se-Provinsi Jambi tidak tersampaikan secara optimal kepada seluruh camat.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkab Tanjab Barat memastikan akan menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah.

Johan mengatakan pihaknya akan menjelaskan persoalan tersebut kepada Gubernur Jambi sekaligus memastikan hasil Rakor Camat tetap ditindaklanjuti di tingkat kabupaten.

“Kami akan menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada Gubernur Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakui adanya miskomunikasi dan tetap berkomitmen menindak lanjuti seluruh hasil serta arahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Tanjab Barat tetap menghormati dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi. Ketidakhadiran para camat dalam rakor tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan koordinasi pemerintahan.

Hasil Rakor Camat se-Provinsi Jambi, lanjut Johan, akan menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Tanjab Barat.