JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menerima aspirasi masyarakat Kota Jambi yang menyampaikan sejumlah persoalan terkait aktivitas PT SAS, khususnya mengenai pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta pembangunan stockpile batu bara.

Dalam menerima aspirasi tersebut, Hafiz didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, anggota Komisi III Mazlan dan Ansori, serta anggota Komisi IV Juwanda.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara DPRD Provinsi Jambi dan massa aksi. Salah satu poin kesepakatan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah penyelesaian pembangunan jalan khusus batu bara dan TUKS.

“Dalam rangka menindaklanjut berbagai persoalan yang timbul akibat aktivitas PT SAS,

DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian jalan khusus batu bara dan TUKS tahapan pembangunan, target penyelesaian, sumber pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan stockpile batu bara PT SAS di Kelurahan Aur Kenali, Mendalo Darat, dan Penyengat Rendah,” tulis berita acara tersebut.

Hafiz Fattah menilai, verifikasi diperlukan untuk memastikan kejelasan status perizinan serta dampak aktivitas PT SAS terhadap Provinsi Jambi.

“DPRD akan meminta kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk membentuk tim dan memverifikasi seperti apa kejelasan status terkait izin dan dampak untuk Provinsi Jambi,” ujarnya.

Hafiz Fattah juga menegaskan DPRD memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi, baik kelompok masyarakat yang mendukung maupun yang menyampaikan keberatan terhadap aktivitas dan rencana pembangunan terkait PT SAS.

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap persoalan yang muncul dapat segera menemukan titik terang, sehingga kepentingan masyarakat, pembangunan infrastruktur, maupun investasi di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan kejelasan dan sesuai ketentuan.

“Kita harap dalam waktu dekat dapat diselesaikan baik dalam aspirasi masyarakat, pembangunan, dan investasi di Provinsi Jambi,” pungkasnya.