Anggota DPRD Provinsi Jambi. Fraksi Gerindra, Hambali
JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Hambali, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diduga memasok kebutuhan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bungo-Tebo itu menilai aktivitas pelangsiran BBM subsidi kini semakin terang-terangan terjadi di berbagai SPBU di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo.
Hambali menegaskan, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat karena BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan rakyat justru diduga dialihkan untuk mendukung aktivitas tambang ilegal.
“Saya meminta APH bertindak kepada pelansir dan pihak SPBU se-provinsi Jambi yang mengambil hak rakyat penguna BBM ber subsidi di setiap SPBU. Karena dugaan saya BBM di distribusikan ke PETI,” tegas Hambali.
Ia menjelaskan, para pelansir biasanya menggunakan modus dengan mengisi kendaraan hingga penuh, lalu kembali lagi keesokan harinya untuk melakukan pengisian serupa. Aktivitas berulang itu, menurutnya, menjadi indikasi kuat adanya praktik pelangsiran.
Lebih lanjut, Hambali juga menyoroti penindakan yang dinilai belum merata. Ia menyebut, di Kabupaten Bungo baru satu SPBU di wilayah Lubuk Landai yang tersentuh penindakan, sementara SPBU lainnya yang diduga melakukan praktik serupa justru belum tersentuh hukum.
“Karena di Bungo hanya satu SPBU di lb landai yg di tangkap dan yang aneh di SPBU lain tidak, mohon lah penegak hukum bertindak. gampang sangat mnentu kan mana yang lansir mana yg benar benar kebutuhan kendaraan untuk berjalan,” tambahnya.
Hambali berharap aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap persoalan ini, mengingat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga diduga menjadi salah satu penopang aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan.
