Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah
JAMBI – Polemik angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional di Provinsi Jambi kian memanas. Konflik antara sopir truk, masyarakat, hingga pemerintah menjadi sorotan serius berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Dalam keterangannya, Hafiz Fattah mengakui kondisi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini berada dalam situasi dilematis.
Di satu sisi, kebutuhan energi nasional masih sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Jambi. Namun di sisi lain, dampak lalu lintas angkutan batu bara di jalan umum terus memicu keluhan yang diduga menjadi penyebab kemacetan.
“Sebenarnya hari ini dilema juga sebagai pemerintah provinsi Jambi, kita tidak juga bisa menyalakan. Di satu sisi, PLN masih membutuhkan produksi batu bara dari provinsi Jambi. Kalau kita stop sementara, saya kira mungkin kebutuhan dari daerah lain akan terganggu,” ujar Hafiz Fattah, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan penghentian total angkutan batu bara juga bukan solusi sederhana. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini turut ditopang oleh sektor pertambangan.
“Kalau kita menutup total, tentu berdampak pada pertumbuhan perekonomian,” tambahnya.
Sebagai solusi, Hafiz Fattah mendorong percepatan pembangunan jalan khusus batu bara yang selama ini dinilai menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
“Langkah yang paling tepat menurut saya menekankan kepada pihak pengembang untuk mempercepat jalan khusus batubara,” tegasnya.
Keberadaan jalan khusus dinilai mampu memisahkan jalur angkutan industri dengan jalan umum, sehingga dapat mengurangi kemacetan, kecelakaan, serta kerusakan infrastruktur jalan nasional.
