JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, kembali menyoroti maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai semakin terbuka dan merajalela di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi.

Aktivitas penambangan ilegal tersebut dilaporkan masih ditemukan di sejumlah kabupaten, di antaranya Merangin, Sarolangun, Kerinci, Tebo, Batang Hari, dan Bungo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, aktivitas PETI di Provinsi Jambi diperkirakan telah mencakup area sekitar 60.000 hektare.

Menanggapi persoalan itu, Gubernur Al Haris Al Haris mengaku pemberantasan PETI bukanlah persoalan mudah. Pemerintah bersama aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan razia dan penertiban, namun aktivitas tersebut kerap kembali muncul setelah operasi dilakukan.

“Dari dulu kita sudah berusaha untuk memberantas ini (PETI), tapi namanya masyarakat setelah razia muncul lagi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan PETI tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Pemerintah juga harus memikirkan kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pertambangan emas.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu solusi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini bekerja di sektor pertambangan.

“Kita kemarin sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat, Merangin sudah ada izin dari Menteri ESDM. Namun, tata ruang di wilayahnya yang belum siap,” jelasnya.

Al Haris menilai keberadaan WPR sangat penting agar masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal, tertib dan berada di bawah pengawasan pemerintah.

Selain itu, ia juga persoalan masyarakat yang terlibat dalam penjualan emas hasil tambang, namun kemudian berhadapan dengan persoalan hukum.

“Kita kasihan juga ada masyarakat yang menjual emas namun mereka dihukum, karena mereka tidak ada payung hukumnya,” ungkap Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap persoalan tata ruang dan regulasi yang masih menjadi kendala dapat segera diselesaikan agar persoalan PETI di Provinsi Jambi dapat segera terselesaikan.