JAMBI – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi menyatakan dukungannya terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara sekaligus Bendahara Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Zulkifli Linus, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/9/2026).

“Kami Fraksi PAN menyepakati terjadi Perubahan APBD tahun 2026 sesuai dengan kondisi data realistis pemerintah dan proses pembangunan yang berlangsung sesuai dengan program yang sejalan dengan RPJMD dan RPJMN,” ujar Zulkifli Linus.

Menurutnya, tambahan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Perubahan APBD tahun 2026 harus direalisasikan sesuai target dan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta, agar pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan dokumen perencanaan serta visi dan misi Gubernur Jambi maupun kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, Fraksi PAN turut mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026.

“Fraksi PAN mengapresiasi terkait kenaikan pendapatan asli daerah dan mendukung penuh kenaikan pendapatan sebesar Rp216,85 milliar atau tumbuh 5,77 persen peningkatan dari APBD murni sebesar 3,75 trilliun menjadi 3,97 trilliun,” katanya.

Zulkifli Linus menilai peningkatan tersebut tidak sekadar menunjukkan pertumbuhan angka pendapatan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas basis pendapatan, melakukan inovasi dan digitalisasi sektor perpajakan, serta menjaga investasi dan perekonomian daerah.

Meski demikian, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi untuk memastikan proyeksi kenaikan pendapatan tersebut dapat direalisasikan secara maksimal.

“Bagaimana strategi Pemda untuk memaksimalkan proyeksi kenaikan pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun 2026 agar target mencapai 100 persen tanpa ada hutang piutang dan sisa lebih,” ujar Zulkifli Linus.

Fraksi PAN juga meminta kenaikan pendapatan daerah dilihat secara substansial. Menurut Zulkifli Linus, perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi pergeseran administratif dalam struktur anggaran, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan struktural yang masih dihadapi Provinsi Jambi.

Selain itu, Fraksi PAN menyoroti pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

“Kami Fraksi PAN juga menyoroti terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Jambi yang adil dan profesional, yang sebanding dan seimbang. Kepentingan masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan Pemda,” sebut Zulkifli Linus.

Program Pro Jambi Cerdas juga menjadi perhatian Fraksi PAN. Zulkifli Linus meminta program beasiswa yang dinilai telah berjalan dengan baik agar dapat ditingkatkan.

“Program beasiswa yang berjalan dengan baik hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Kami Fraksi PAN program yang langsung menyentuh masyarakat harus menjadi prioritas, karena dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan pendidikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemprov Jambi bersama Satuan Tugas (Satgas) gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Zulkifli Linus menilai upaya pemadaman, khususnya di kawasan lahan gambut, membutuhkan koordinasi yang semakin kuat serta keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemegang izin usaha.

“Kami Fraksi PAN mengapresiasi atas penanganan karhutla di Jambi oleh pak Gubernur bersama Satgas gabungan yang berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Pemprov Jambi harus memperketat koordinasi dan menuntut pemilik usaha atau pemilik hak guna usaha dalam mengantisipasi puncak karhutla,” ucap Zulkifli Linus.

Menutup pandangan Fraksi PAN, Zulkifli meminta seluruh OPD bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing serta mengedepankan pencapaian kinerja yang optimal.

“Kami meminta OPD bekerja sesuai dengan tupoksi dan ditekankan dengan basis kinerja yang optimal,” tegasnya.