Anggota DPRD Provinsi Jambi, Hambali
JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Hambali, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas temuan bibit kelapa sawit yang ditanam di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
Hambali meminta APH menyelidiki asal-usul penanaman bibit sawit tersebut, termasuk memastikan apakah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebelumnya terjadi di kawasan itu merupakan unsur kesengajaan atau murni akibat faktor alam.
“Kalau memang oknum yang membakar punya niat bakar untuk nanam sawit tentu kita tidak setuju. Akan tetapi, jika kita punya lahan terbakar bukan di bakar tentu bisa bisa saja di tanam. Yang pasti kita minta usut tuntas oleh APH di sengaja atau musibah dampak kemarau proses sesuai undang-undang,” kata Hambali, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan salah satu pendiri Partai Gerindra di Provinsi Jambi tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyoroti fenomena lahan bekas karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, yang kemudian ditemukan ditanami kelapa sawit.
Presiden Prabowo meminta agar temuan lahan eks karhutla yanh ditanami bibit kelapa sawit diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi.
“Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi, tolong diselidiki terus.” ujar Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Satgas Karhutla menemukan sebanyak 60 bibit kelapa sawit tumbuh di kawasan Tahura Batang Hari. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berada di kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Menindaklanjuti temuan itu, Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla langsung mengambil tindakan dengan mencabut dan memotong seluruh bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi.
Hambali berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh agar terungkap siapa pihak yang bertanggung jawab.


