JAMBI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi memberikan pandangan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dr. Faizal Riza, S.T., M.M., dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah aspek penting dalam perubahan APBD 2026, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), komposisi belanja, kepastian penerimaan Participating Interest (PI), pemerataan pembangunan, sektor pendidikan, pariwisata hingga penanganan bencana.

Fraksi Gerindra mencermati target PAD dalam Perubahan APBD 2026 yang meningkat menjadi sekitar Rp2,116 triliun atau sebesar 8,80 persen. Namun, mereka meminta Pemerintah Provinsi Jambi memberikan penjelasan terkait peningkatan target lain-lain PAD yang sah, dari sekitar Rp26,97 miliar menjadi Rp79,90 miliar.

“Peningkatan yang signifikan tersebut perlu disertai dasar perhitungan dan kepastian sumber penerimaan agar target pendapatan tidak menimbulkan deviasi pada akhir tahun anggaran,” kata Faizal Riza, Senin (21/9/2026).

Fraksi Gerindra juga menyoroti komposisi belanja operasi yang mencapai Rp2,976 triliun, dan belanja modal sekitar Rp286,66 miliar.

Menurut Faizal Riza, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Provinsi Jambi masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas serta pelayanan dasar yang merata di seluruh wilayah.

“Program yang tidak mendesak, kurang memberikan manfaat langsung, atau hanya mengejar penyerapan anggaran pada akhir tahun perlu diminimalkan,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Tanjung Jabung Barat itu juga meminta Pemprov Jambi menjelaskan secara terbuka besaran Participating Interest (PI), tingkat kepastian realisasinya serta langkah antisipasi apabila penerimaan tersebut tidak masuk hingga akhir tahun anggaran.

Hal itu dinilai penting, karena ketidakpastian penerimaan PI berpotensi menimbulkan defisit sekitar Rp63 miliar.

Sementara itu, pemerataan pembangunan di seluruh 11 kabupaten/kota juga menjadi perhatian serius. Fraksi Gerindra meminta pemerintah menyampaikan pemetaan distribusi program dan belanja demi keadilan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Fraksi Gerindra meminta Pemerintah menyampaikan secara terbuka pemetaan distribusi program dan belanja pembangunan berdasarkan wilayah, serta memastikan hibah, bantuan, dan pelayanan publik diberikan dengan kriteria yang jelas, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Faizal Riza.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap sektor pendidikan, Fraksi Gerindra berharap Pemprov Jambi dapat merealisasikan pembangunan SMA/SMK negeri atau sederajat di Kecamatan Jambi Timur.

“Fraksi Gerindra juga meminta perhatian khusus terhadap Kecamatan Jambi Timur berharap Pemprov Jambi dapat membangun SMA/SMK negeri,” harapnya.

Fraksi Gerindra turut menyoroti potensi pariwisata Provinsi Jambi yang dinilai memiliki sejumlah destinasi berkelas internasional. Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

“Provinsi Jambi memiliki potensi pariwisata memiliki wisata berkelas Internasional seperti Kabupaten Kerinci Taman Nasional Kerinci Seblat, Merangin UNESCO Global Geopark, serta Muaro Jambi Kompleks Percandian. Potensi tersebut harus didukung infrastruktur, akses jalan antardestinasi, transportasi, fasilitas dasar, penataan kawasan, informasi wisata, kebersihan, keamanan, serta sarana pendukung lainnya. Ini bertujuan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Faizal Riza.

Sementara itu, Faizal Riza juga menyampaikan terkait dengan persoalan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh soal jalur evakuasi dan mitigasi bencana.

Fraksi Gerindra memberikan perhatian serius terhadap penanganan bencana di Provinsi Jambi, khususnya banjir di Kabupaten Kerinci dan kawasan sekitar kaki Gunung Kerinci.

Faizal Riza berharap Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi perubahan angka, akan tetapi dijadikan instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tertangani demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.