Anggota DPRD Provinsi Jambi, Hambali
JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Hambali, menyambut baik wacana pemerintah yang membuka peluang bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, untuk beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027.
Dukungan itu disampaikan Hambali menyusul pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut proses pembahasan terkait perubahan status PPPK menjadi PNS telah memasuki tahap finalisasi.
“Kami dari Fraksi Gerindra Provinsi Jambi menyambut baik apa yang disampaikan Pak Sufmi Dasco dan Mensesneg. PPPK diprioritaskan menjadi PNS pegawai pusat,” ujar Hambali, Kamis (20/8/2026)
Salah satu pendiri Gerindra di Provinsi Jambi itu juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian kepada PPPK yang telah memasuki usia mendekati masa pensiun. Menurutnya, masa pengabdian yang panjang patut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengangkatan tersebut.
“Kita berharap yang paruh baya juga diangkat karena sudah lama mengabdi ke negara,” harapnya.
Hambali juga mengapresiasi langkah Pak Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai aktif menyerap aspirasi dan keluhan dari daerah, termasuk terkait persoalan status dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pak Sufmi Dasco selalu memasang mata dan telinga nya untuk mendengar keluhan dari daerah,” katanya.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan finalisasi pembahasan mengenai status guru PPPK paruh waktu maupun penuh waktu di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).
“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” ungkap Dasco.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, apabila formasi guru sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka Pemprov Jambi berpotensi menghemat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga sekitar Rp179 miliar per tahun.
Namun demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti jumlah keseluruhan guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
