Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Muzakir
JAMBI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.
Tiga ruas jalan strategis yang masuk dalam usulan tersebut yakni ruas Simpang BBC–Tempino di Kabupaten Batang Hari, Jalan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo.
Usulan ini dinilai penting, mengingat ketiga ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai jalur utama penghubung antarwilayah sekaligus penunjang aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan seluruh data pendukung sebagai syarat pengajuan kepada pemerintah pusat.
“Kami dari Dinas PU sedang menyiapkan data-data, insyaallah bulan Mei ini akan kita usulkan,” ujar Muzakir, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pola swakelola agar kondisi jalan tetap layak dilalui masyarakat. Namun, tingginya mobilitas kendaraan dan besarnya kebutuhan anggaran pemeliharaan membuat penanganan jalan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Karena itu, peningkatan status jalan menjadi jalan nasional dianggap sebagai langkah strategis agar pembangunan dan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Kami sudah memperbaiki jalan itu melalui pola swakelola. Tentu ini akan kita minta bantuan pusat melalui orang-orang Jambi di Komisi V DPR RI,” kata Muzakir.
Sebelumnya, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Bina Marga Kementerian PU, Hendro Satrio M. Kamaluddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki ruang untuk mengintervensi perbaikan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menurut Hendro, kebijakan tersebut menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dalam menangani infrastruktur jalan.
“Melihat kondisi, Presiden melalui Inpres Jalan Daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi perbaikan jalan jika daerah memiliki keterbatasan anggaran,” jelas Hendro.
Dengan adanya dukungan kebijakan tersebut, usulan peningkatan status jalan di Jambi diharapkan dapat segera terealisasi sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terus meningkat.
