Anggota DPRD Provinsi Jambi, Hambali
JAMBI – Sekretaris Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Hambali, mengungkapkan kekecewaannya atas informasi pergeseran anggaran sekitar Rp25 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Hambali mempertanyakan mekanisme pergeseran anggaran tersebut, lantaran, menurutnya, proses itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan seluruh anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi.
Persoalan tersebut bahkan dipertanyakan langsung oleh Hambali bersama anggota Banggar lainnya, Sapuan Ansori, setelah keduanya memperoleh informasi mengenai adanya pergeseran anggaran tersebut.
“Kami kecewa karena pergeseran anggaran idak melibatkan dewan lain. Kalau memang bisa digeser tanpa teman-teman yang lain, kenapa dibahas lagi di Badan Anggaran? Lalu digeser tanpa persetujuan teman-teman lain,” kata Hambali usai keluar dari rapat pembahasan KUA-PPAS menuju APBD Murni 2027, Selasa (17/11/2026) dini hari.
Menurut Hambali, anggaran yang telah dibahas bersama dan disepakati dalam pembahasan Banggar seharusnya tidak kembali mengalami perubahan tanpa melalui mekanisme dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
“Yang sudah ditetapkan dan dibahas secara bersamaan, sudahlah jangan lagi digeser,” tegasnya.
Lebih lanjut, salah satu pendiri Partai Gerindra di Provinsi Jambi itu meminta pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi untuk mengedepankan keterbukaan serta menjalankan aturan dalam setiap proses pembahasan anggaran.
“Kita minta pimpinan dan Banggar lainnya sportif dalam beraturan, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Meski menyampaikan keberatan, Hambali menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Gubernur Jambi Al Haris. Namun, ia mengingatkan agar alokasi anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tetap memperhatikan kebutuhan dan prinsip keadilan.
“Kita mendukung program-program Pak Gubernur. Tapi, kita juga harus berkeadilan di dinas-dinas karena kita memberikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Ia juga menilai pembagian anggaran di setiap OPD perlu mempertimbangkan program prioritas pemerintah daerah, termasuk janji politik Gubernur Jambi kepada masyarakat saat masa kampanye.
Hambali berharap seluruh proses pengalokasian maupun pergeseran anggaran dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita berharap anggaran itu memang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekelompok orang,” pungkasnya.


