JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Achmad Sarwani, menyoroti maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi di Provinsi Jambi setiap tahun.

Menurut Sarwani, penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan memberikan edukasi dan larangan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Pemerintah Daerah harus menghadirkan solusi nyata agar masyarakat tetap dapat membuka lahan tanpa menimbulkan kebakaran.

“Hampir 80 persen masyarakat ini ingin membuka lahan, bukan karena puntung rokok. Solusinya kita carikan bagaimana masyarakat bisa membuka lahan tanpa membakar lahannya,” tegas Sarwani.

Ia menilai persoalan pembukaan lahan oleh masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, larangan membakar lahan tanpa menyediakan alternatif justru dinilai belum menyentuh akar persoalan di lapangan.

“Kalau kita hanya menyampaikan saja tidak membakar hutan, mereka mau hidup membuka lahan untuk menanam. Mata pencarian mereka jadi petani,” ujar Kader Gerindra tersebut.

Sarwani juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi agar lebih aktif menjalankan tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat dalam membuka lahan.

Menurutnya, salah satu bentuk CSR yang dapat diterapkan adalah penyediaan alat berat yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membuka dan mengolah lahan tanpa harus melakukan pembakaran.

“Banyak perusahaan di Provinsi Jambi. Bayangkan kalau kita bikin aturan atau Perda untuk mereka mengadakan satu alat berat melalui CSR. Itu menjadi solusi untuk masyarakat,” katanya.

Sarwani mengaku sejauh ini belum melihat kontribusi CSR perusahaan yang benar-benar terlihat dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan pembukaan lahan dan pencegahan Karhutla.

Ia menegaskan, masyarakat pada dasarnya membutuhkan lahan untuk bertahan hidup dan bercocok tanam. Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menangani Karhutla harus lebih solutif, bukan semata-mata memberikan imbauan agar masyarakat tidak membakar hutan dan lahan.

“Pemerintah Provinsi Jambi harus ikut andil dalam mencarikan solusi untuk supaya tidak membakar hutan, bukan hanya edukasi,” tutup Sarwani.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dapat diperkuat sehingga persoalan Karhutla di Jambi tidak terus berulang setiap tahun.