Ketua Hiswana Migas Jambi, M Hafiz Fattah
JAMBI – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jambi yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi, khususnya Solar.
Menurut Hafiz Fattah, salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang adalah masih tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Pada dasarnya kita banyak menemukan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi penyimpangan, diantaranya terlalu tinggi jarak subsidi dan non subsidi. Sehingga menimbulkan kecurangan dari berbagai sisi, mulai dari scan barcode, dan kuota solar yang belum mendapatkan peningkatan. Sementara aktifitas dan jumlah kendaraan terus bertambah,” ujar Hafiz Fattah, Minggu (21/6/2026).
Sebagai Ketua Hiswana Migas, Hafiz Fattah menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami selaku ritel pengesahan yang menyalurkan minyak maupun gas memiliki kesadaran yang sama dengan pemerintah dan masyarakat bagaimana BBM yang bersifat bersubsidi ini dapat diterima dengan sesuai ketentuan,” katanya.
Hafiz Fattah juga berharap kondisi antrean panjang yang saat ini terjadi tidak berlangsung dalam waktu lama. Ia meminta PT Pertamina segera melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan dan penggunaan barcode sebagai instrumen pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan kami harap pertamina bisa menertibkan scan barcode dengan cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi muda Partai Amanat Nasional itu mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pengguna BBM subsidi.
Menurut Hafiz Fattah, kendaraan mewah maupun kategori masyarakat yang dianggap mampu seharusnya tidak lagi tercatat sebagai penerima Solar bersubsidi.
“Silahkan pertamina mengevaluasi data-datanya, apabila terdapat mobil-mobil mewah atau kategori orang mampu. Silahkan hapus saja datanya sehingga tidak menimbulkan perdebatan lagi,” imbuhnya.
Selain itu, Hafiz Fattah juga menyoroti aktivitas pelangsiran BBM yang diduga masih terjadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi.
Ia berharap ke depan terjalin kerja sama yang lebih kuat antara Pertamina dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kedepannya kita berharap ada kerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum untuk dapat menertibkan para pelangsir,” pungkasnya.
