Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah
JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah dan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Usai rapat paripurna, Hafiz Fattah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Saya mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas capaian opini WTP ini. Namun, kita juga memiliki beberapa catatan dan rekomendasi,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, DPRD tetap mencermati sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kelebihan pembayaran proyek pembangunan Sport Center, pengelolaan aset daerah, serta potensi penyelesaian pembagian pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Hafiz Fattah, berbagai catatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti mengingat kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan efisien.
“Tadi ada beberapa poin yang kami simak yakni kelebihan pembayaran di sport center, soal aset, dan potensi penyelesaian pembagian pajak kepada kabupaten/kota. Ini harus diperhatikan, mengingat keuangan fiskal kita di Provinsi saat ini,” katanya.
Lebih lanjut, Hafiz Fattah mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sudah menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Dari 100 persen temuan, ternyata cukup baik dan diselesaikan sebesar 74,62 persen. Tinggal lagi peran kami dari DPRD mendorong sisanya agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan segala rekomendasi temuan ini,”jelasnya.
Hafiz Fattah menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi.
